Belanda mengingkari isi Perjanjian Renville yang telah disepakati bersama, yakni ditandai dengan “agresi militer Belanda II” dilakukan pada tanggal 19 desember 1948. Agresi militer ini betujuan antara lain untuk menghancurkan Republik Indonesia dan mengakhiri hidupnya sebagai Negara atau membentuk pemerintah federal tanpa mengikutsertakan Republik Indonesia. Agresi militer Belanda yang kedua ini mengakibatkan hal – hal sebagai berikut.
a. Jatuhnya Ibu kota Republik Indonesia (Yogyakarta) karena diduduki pasukan Belanda.
b. Ditangkapnya presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri kemudian ditawan di luar Pulau Jawa.
c. Jatuhya kota – kota di wilayah Republik Indonesia yang lain akibat dikuasai oleh Belanda.
Sebelum ditawan dan diasingkan oleh Belanda, presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta masih sempat mengirim radiogram kepada Syarifuddin Prawiranegara, S. H, untuk membentuk Pemerintah Darurat Republic Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kabinet Pemerintah Darurat Indonesia (PDRI) memiliki anggota sebagai berikut :
1. Syarifuddin Prawiranegara : perdana menteri merangkap menteri pertahanan dan penerangan.
2. A. A. Maramis : menteri luar negeri
3. Tengku Moh. Hasan : menteri pendidikan dan kebudayaan sekaligus menteri dalam negri dan agama.
4. Lukman Hakim : menteri keuangan merangkap menteri kehakiman.
5. Sutan Rasyid : menteri social dan perburuhan, pembangunan, serta organisasi pemuda dan keagamaan.
6. Ir. Sitompul : menteri pekerjaan umummerangkap menteri kesehatan.
7. Ir. Inderacaya : menteri perhubungan merangkap menteri kemakmuran.
Pada masa agresi militer Belanda I dan II, telah muncul perjuangan di kalangan pemuda dalam bentuk mobilisasi tenaga pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan – kesatuan perjuangan seperti mobpel (Mobilisasi Pelajar), TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), TP (Tentara Pelajar), dan TGP (Tentara Genie Pelajar) yang kemudian seluruhya tergabung dalam Brigade 17.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar